Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.
Rencana dimajukannya jadwal pilkada 2024 pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR 20 September lalu telah disepakati akan dilakukan proses pembahasan lebih lanjut. Bawaslu kata Herwyn, tentu harus siap dari semua perangkat jikalau akhirnya pilkada 2024 dimajukan ke September.
"Siap tidak siap Bawaslu harus siap jika nanti ada perubahan jadwal pilkada 2024 yang disepakati Komisi II DPR, KPU, pemerintah dan Bawaslu sendiri. Dan tentu dukungan anggaran sangat amat diperlukan," tegas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2017-2022 itu saat memberikan arahan pada Rapat Penelitian dan Reviu RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (2/10/2023) malam.
Soal anggaran, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat ini meminta semua Ketua Bawaslu, Anggota yang membidangi anggaran, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memahami pedoman dan regulasi penyusunan RKA-K/L tahun anggaran sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Tentu hal ini supaya Bawaslu menghasilkan RKA-K/L yang sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja.
Lalu, lanjut dia, program dan kegiatan Bawaslu harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Dan jauh lebih penting harus ada sinergitas antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota perihal anggaran di daerah.
Sementara Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan pertanggungjawaban anggaran secara transparan dan akuntabel menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Dan berharap penyerapan anggaran Bawaslu tahun ini mencapai seratus persen. Hal ini tentu sangat membutuhkan kolaborasi, koordinasi dan sinergi yang intens dilakukan oleh semua jajaran Bawaslu di daerah.
"Untuk mencapai hal yang baru dan lebih baik dari yang sebelumnya dibutuhkan kerjasama yang apik soal anggaran di Bawaslu secara keseluruhan. Tidak mudah namun pasti kita bisa melakukannya," tambah Ichsan.
Dan perlu saya sampaikan di forum kita bersama ini bahwa, penyerapan anggaran Bawaslu tahun lalu berada dikisaran 80 persen, dan tentu menjadi bahan evaluasi kita bersama supaya di tahun berjalan ini penyerapan anggaran Bawaslu jauh lebih baik.
Kegiatan ini mengundang Ketua dan Anggota (Kordiv SDM), Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih provinsi, Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Kepala Bagian Bawaslu provinsi se-Indonesia.
Editor: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
